Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani bersama mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli pada diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Polemik Impor Beras” . Foto: Runi/Rni

Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini mungkin didasarkan atas kajian dan analisa. Keputusan impor ini hasil rapat koordinasi dengan Menko Perkonomian. Ada kebutuhan urgen dengan impor beras itu, karena melihat ke depan akan datang musim hujan dan ancaman hama tanaman.

Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani menyampaikan hal itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Polemik Impor Beras” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/9/2018). Turut hadir sebagai pembicara mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli.

“Kebijakan impor beras yang disiapkan pemerintah ke depan bukan tanpa kajian dan analisa. Proses pengambilan kebijakan impor ini tidak hanya di tangan Menteri Perdagangan, melainkan keputusan rapat koordinasi kementerian atau lembaga terkait yang dipimpin oleh Menko Perekonomian,” analisa Hamdhani.

Politisi Partai NasDem ini mengatakan, kebijakan impor karena memang kebutuhan yang sangat mendesak. Selain mengantisipasi datangnya musim hujan dan serangan hama, juga untuk menjaga stok pangan tetap terkendali dan tidak terkena inflasi. “Apalagi data Kementerian Pertanian menyebut, lahan-lahan kita sudah semakin menyusut,” ungkapnya lebih lanjut.

Namun, Hamdhani segera menambahkan, seharusnya impor dilakukan ketika masa panen sudah selesai atau ketika musim tanam sedang berlangsung. Impor juga harus disesuaikan dengan kebutuhan stok pangan ke depan dan agar tak ada spekulan yang bermain. “Jadi impor masih sangat diperlukan,” imbuhnya, singkat. (mh/sf)